Tentang BPOM dan Cara Mengecek Produk BPOM

0
6

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah sebuah lembaga non kementerian di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

cara cek bpom

Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa.
Alamat kantor Pusat BPOM di Jl. Percetakan Negara No.23 – Jakarta kode pos 10560, Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Fungsi BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai tugas pemerintahan pada bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Obat dan Makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

BPOM menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017,yaitu :
1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Sejarah BPOM

Periode zaman penjajahan – Perang Kemerdekaan

Pada tahun 1936, buku Verzameling Voorschriften yang dikeluarkan oleh Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (DVG) yang merupakan seorang penulis dan jurnalis, dapat diketahui bahwa Sekolah Asisten Apoteker didirikan dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 7 Oktober 1918, kemudian diganti dengan Surat Keputusan No. 15 (Stb No. 50) tanggal 28 Januari 1923 dan No. 45 (Stb. No. 392) tanggal 28 Juni 1934 dengan nama Leergang voor de opleleiding van apotheker-bedienden onder den naam van apothekers-assisten school”.

Peraturan ujian asisten apoteker dan persyaratan ijin kerja diatur dalam Surat Keputusan Kepala DVG No. 8512/ F tanggal 16 Maret 1933 yang kemudian diubah menjadi Surat Keputusan No. 27817/ F tanggal 8 September 1936 dan No. 11161/ F tanggal 6 April 1939. Dalam peraturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan untuk menempuh ujian apoteker harus berijasah MULO bagian B, memiliki Surat Keterangan bahwa calon telah melakukan pekerjaan kefarmasian secara terus menerus selama 20 bulan di bawah pengawasan seorang apoteker di Indonesia yang memimpin sebuah apotek, atau telah mengikuti pendidikan asisten apoteker di Jakarta.

Lalu masa pendudukan Jepang pada tanggal 1 April 1943 mulai dirintis Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia diresmikan dengan nama Yakugaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 1944 Yakugaku kemudian berubah menjadi Yaku Daigaku.

Periode pasca perang kemerdekaan – Tahun 1958

Pada periode tahun 1950an jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 1953 terdapat kekurangan tenaga apoteker sehingga pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 3 tentang Pembukuan Apotek. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ini, untuk membuka sebuah apotek boleh dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan izin dari pemerintah.

Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah dapat melarang kota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena jumlahnya sudah dianggap cukup memadai. Izin pembukaan apotek hanya diberikan untuk daerah-daerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apoteknya. Undang-undang No. 3 ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1953 tentang apotek darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek.

Undang-undang tentang apotek darurat ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena klausul yang termaktub dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut tidak berlaku lagi 5 tahun setelah apoteker pertama dihasilkan oleh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia. Akan tetapi, karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undang-undang ini diperpanjang sampai tahun 1963 dan perpanjangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 770/ Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1983.

Periode tahun 1958 – tahun 1967

Pada periode ini meskipun usaha untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang mendapat jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi standar.

Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian Indonesia, yakni berakhirnya apotek-dokter dan apotek darurat. Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 33148/ Kab/ 176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain:
Pada tahun 1963, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional (Surat Keputusan Menteri No. 39521/ Kab/199 tanggal 11 Juni 1963). Dengan demikian pada waktu itu ada dua instansi pemerintah di bidang kefarmasian yaitu Direktorat Urusan Farmasi dan Lembaga Farmasi Nasional. Kemudian pada tahun 1967, Direktorat Urusan Farmasi yang aalnya Inspektorat Farmasi kemudian berkembang organisasi menjadi Direktorat Jenderal Farmasi.

Periode Orde Baru

Pada periode Orde Baru ini pula, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada tahun 1975, institusi pengawasan farmasi dikembangkan dengan adanya perubahan Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980, distribusi obat telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi apotek.

Periode tahun 2000 – Sekarang

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, sebelumnya Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Perpres Nomor 80 Tahun 2017.

Kenapa harus menggunakan produk yang sudah BPOM ?

Pemerintah juga berkewajiban untuk memastikan masyarakatnya mengkonsumsi produk pangan yang aman dan bermutu selain jaminan mutu yang ditetapkan oleh produsen. Pendaftaran produk pangan merupakan bentuk nyata pemerintah dalam menjamin keamanan pangan. Industri memproduksi produk dalam jumlah banyak untuk keperluan konsumsi masal. Sehingga diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan benar-benar aman untuk konsumen.

Proses ini dinamakan pre-market evaluation

Pada pre-market evaluation melakukan penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, gizi dan label produk pangan. Secara garis besar penilaian ini meliputi kesesuaian produk dengan klaim yang dijanjikan produsen yang tertera pada label dan pemenuhan terhadap standar dan persyaratan yang berlaku, contohnya : kadar pengawetnya tidak melebihi batas, mengandung bahan baku hasil rekayasa genetik dan sejenisnya.Produk yang tidak memenuhi kualifikasi tidak akan mendapatkan surat persetujuan pendaftaran produk dari BPOM atau ijin edar.

Mengapa jangan menggunakan produk yang belum terdaftar di BPOM?

Pemerintah melalui Keppres Nomor 166 tahun 2000 dan Nomor 103 tahun 2001 membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang bertugas memberi izin dan mengawasi peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Sehingga dengan efektif dan mampu mendeteksi, mencegah serta mengawasi produk-produk guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Semua produk yang telah mendapatkan ijin edar BPOM berarti telah melalui proses evaluasi sehingga badan POM menjamin keamanannya. Selain mengevaluasi produk sebelum beredar, juga dilakukan surveillance setelah produk tersebut beredar dipasaran, bila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan tindakan koreksi. Sehingga sebagai konsumen yang cerdas dan bijak, jangan menggunakan produk dalam bentuk apapun yang tidak memiliki izin resmi dan terdaftar di BPOM.

Cara Cek BPOM” Sebuah Produk Asli Atau Palsu

Langkah pertama silakan menuju ke situs resmi BPOM di http://cekbpom.pom.go.id, selanjutnya cari produk berdasarkan “NOMOR REGISTRASI” kemudian masukkan kata kuncinya yaitu kode BPOM yang tertera di kemasan produk tersebut. kemudian klik ‘CARI’ atau tekan tombol enter pada keyboard.

Jika anda menemukan hasil pencarian nya berarti memang produk tersebut mempunyai BPOM asli, namun jika tidak ada hasilnya itu berarti BPOM-nya palsu.

Cara Cek Produk Terdaftar BPOM

Untuk cara cek produk yang sudah terdaftar BPOM, langsung saja kunjungi website resmi di http://cekbpom.pom.go.id. Langkah selanjutnya ‘cari berdasarkan “NAMA PRODUK” atau “MERK” masukkan kata kunci atau ketik nama produk kemudian klik ‘CARI’ atau tekan tombol enter di keyboard.

Arti Kode-Kode BPOM

Beberapa arti dan makna dari Nomor Registrasi BPOM :
CA = kosmetik dengan tanda notifikasi
NA = kosmetika atau obat yang dijual secara online
SD = Suplemen produksi dalam negeri
SI = Suplemen Impor
CD = Kosmetik dalam negeri
CL = Kosmetik impor
TR = Obat tradisional produksi dalam negeri
TI = Obat tradisional Impor
MD = Makanan produksi dalam negeri
ML = Makanan impor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here